Perjanjian Layanan Domain

Definisi Layanan

Layanan Domain adalah layanan pendaftaran nama domain internet.
Dalam Layanan Domain, HostNesia dapat bertindak sebagai Registrar di bawah Registry ekstensi domain tertentu atau sebagai Reseller dari Registrar lain.

Auto-Renew Grace Period adalah masa setelah domain kedaluwarsa hingga 40 hari.
Redemption Grace Period adalah masa setelah Auto-Renew Grace Period berakhir, hingga 35 hari berikutnya.

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pelanggan berhak:

Mengakses dan mengelola domain yang didaftarkan.
Melakukan perubahan:
- Nameservers
- Data WHOIS, sesuai ketentuan ICANN atau Registry
Memperpanjang atau mentransfer domain ke registrar lain, kecuali dalam kondisi berikut:
- Melanggar Kebijakan Penggunaan
- Melanggar Perjanjian dengan HostNesia
- Melanggar hukum di Indonesia
- Melanggar aturan Registrar, Registry, atau ICANN
- Terlibat dalam tindakan kriminal
- Masuk dalam proses sengketa domain (UDRP)
- Domain berada dalam periode:
  - 60 hari sebelum atau sesudah diperpanjang
  - Auto-Renew Grace Period (0–40 hari setelah kadaluarsa)
  - Redemption Grace Period (0–35 hari setelah Auto-Renew Grace Period)
  - Pending Delete (0–5 hari setelah Redemption Grace Period)
Mendapatkan pengingat sebelum masa berlaku domain berakhir

Pelanggan wajib:

Tunduk pada hukum Indonesia
Mematuhi aturan Registrar, Registry, dan ICANN
Menjaga komponen terkait domain (website, email, subdomain, dll) agar sesuai Kebijakan Penggunaan

Hak dan Kewajiban HostNesia

HostNesia wajib:

Menyediakan panel pengelolaan domain untuk pelanggan
Menyampaikan pemberitahuan pembayaran dan pengingat melalui email utama
Menyediakan jaminan layanan seperti tercantum dalam Jaminan Layanan

HostNesia berhak:

Mengubah fitur dalam panel pengelolaan domain tanpa pemberitahuan sebelumnya
Menolak transfer, menghapus, atau menghentikan layanan domain, sementara maupun permanen, jika domain:
- Melanggar Kebijakan Penggunaan
- Melanggar Perjanjian
- Melanggar hukum
- Melanggar aturan ICANN/Registrar/Registry
- Terlibat dalam tindakan kriminal

Penghentian dan Penghapusan Layanan

HostNesia berhak menghentikan layanan sementara atau permanen jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian, Perjanjian Layanan, atau Kebijakan Layanan, tanpa kewajiban mengganti kerugian material atau imaterial.
Layanan Domain akan disuspend jika pembayaran belum dilakukan pada saat jatuh tempo atau domain telah habis masa berlakunya.
Domain akan dihapus apabila tidak diperpanjang hingga akhir masa Auto-Renew Grace Period (0–40 hari setelah kadaluarsa).
Selama Redemption Grace Period (0–35 hari setelah Auto-Renew Grace Period), domain masih dapat diperpanjang dengan membayar biaya restore.

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Domain (UDRP)

Pelanggan wajib:

Tunduk pada kebijakan ICANN mengenai penyelesaian sengketa nama domain (UDRP), sebagaimana tercantum di:
- https://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm
- https://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm
Tunduk pada Peraturan Menteri Kominfo No. 23 Tahun 2013 dalam hal terjadi perselisihan nama domain di Indonesia
Menyetujui bahwa kebijakan UDRP dapat berubah sewaktu-waktu oleh ICANN (atau penggantinya)
Menerima bahwa apabila terdapat pihak ketiga yang mengklaim domain yang digunakan, maka Pelanggan akan tunduk pada prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku

Pelanggan juga menyetujui untuk membebaskan HostNesia, Registrar, Registry, dan ICANN dari segala tuntutan hukum terkait kerugian atas domain yang disengketakan.

Biaya

Biaya Layanan Domain terdiri dari:

Biaya Pendaftaran
Biaya Perpanjangan
Biaya Transfer
Biaya Restore (pemulihan)

Semua biaya dapat dilihat di halaman resmi HostNesia:
https://hostnesia.id/harga-domain

Persyaratan Pendaftaran Domain Indonesia (ccTLD)

Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk aktivasi domain melalui HostNesia:

1. Domain Tanpa Dokumen (Verifikasi Email)

Untuk domain berikut, tidak diperlukan unggah dokumen fisik. Aktivasi dilakukan cukup dengan melakukan verifikasi melalui email yang terdaftar.

.id
.my.id
.web.id
.biz.id

2. Domain Bisnis & Komersial (.co.id)

Persyaratan bergantung pada domisili atau entitas pemilik:

Badan Hukum / Usaha / Organisasi yang beroperasi di Indonesia:
- KTP Elektronik / Paspor / e.id / Identitas lain yang sah.
- NIB (Nomor Induk Berusaha)
- NPWP / SK Kumham (atas nama perusahaan).
Pemilik Merek Internasional (Terdaftar di Indonesia & PSE):
- KTP Elektronik / Paspor / e.id / Identitas lain yang sah.
- Sertifikat Merek Internasional / Sertifikat PSE yang diterbitkan pemerintah Indonesia.
- Surat Kuasa kepada subjek hukum di Indonesia.

3. Domain Organisasi (.or.id)

Organisasi Sosial, Politik, Pemuda, Komunitas, dan Sejenisnya:
- KTP Elektronik / Paspor / e.id / Identitas lain yang sah.
- Akta Notaris Pendirian atau Surat Permohonan Domain dari Ketua Organisasi/Yayasan.
Pemilik Merek Internasional (Terdaftar di Indonesia & PSE):
- KTP Elektronik / Paspor / e.id / Identitas lain yang sah.
- Sertifikat Merek Internasional / Sertifikat PSE dari pemerintah Indonesia.
- Surat Kuasa kepada subjek hukum di Indonesia.

4. Domain Pendidikan (.ac.id, .sch.id, .ponpes.id)

.ac.id (Perguruan Tinggi):
- KTP / Paspor yang masih berlaku.
- SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/Lembaga berwenang.
- Surat Keterangan Rektor atau Pimpinan Lembaga.
.sch.id (Sekolah Resmi):
- KTP / Paspor yang masih berlaku.
- Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga.
.sch.id (Pendidikan Non-Formal SKPD):
- KTP / Paspor yang masih berlaku.
- SK Pendirian Lembaga dari Kementerian atau SKPD terkait.
.ponpes.id (Pondok Pesantren):
- KTP / Paspor yang masih berlaku.
- Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan Lembaga.